PALU- Akibat dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu mengalami defisit, anggota DPRD Palu, Joppie Alvi Kekung menyarankan kepada Badan Musyawarah (Banmus) untuk menunda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyertaan modal kepada tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tahun 2023.
Hal itu terungkap dalam rapat Banmus dengan agenda membahas kedewanan masa sidang cawu III tahun anggaran 2020, Senin (3/9/2022) di ruang utama kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palu.
Tiga BUMD yang rencananya diberikan penyertaan modal itu adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Daerah (Perusda) dan PT Bangun Palu Sulteng (BPS).
Berdasarkam ketentuan sebut Joppie, pemerintah daerah dalam memberikan penyertaan modal harus memperhatikan aspek pendapatan asli daerah.
"Tiga BUMD yang hendak diberikan penyertaan modal hingga saat ini belum pernah memberi kontribusi dan meningkatkan PAD Kota Palu," pungkasnya.
Pada tahun 2016 lanjut Joppie, PDAM pernah mendapat penyertaan modal untuk fisik sebesar Rp 14 Miliar, dana tunai Rp7 Miliar serta sepanjang tahun 2017 hingga 2019 yang juga mendapat suntikan dana penyertaan modal hingga mencapai Rp30 Miliar.
Selain itu, rencana penyertaan modal ke PDAM Palu sebesar Rp4 Miliar untuk kepentingan penyediaan fasilitas air di Hunian Tetap (Huntap).
"Jika untuk pelayanan ke Huntap itu mungkin bisa jika hanya hanya Rp1 miliar. Tapi kalau saya lihat di draft APBD itu Rp4 miliar pak ketua. Sementara kita tau bersama itu PAD Kota Palu penurunan Rp52 Miliar. Kalau kita anggarkan lagi Rp4 Miliar itu akan berkontraksi lagi ke belanja-belanja lain. Sebab tidak tercapai lagi penerimaan asli daerah," ungkapnya.
Lebih lanjut, politisi Partai PDIP itu mengaku bahwa selama ini, pemberian investasi penyertaan modal kepada BUMD, tidak memberi kontribusi bagi Pemkot Palu.
Disamping itu, laporan kinerja menyangkut keuangan BUMD tersebut juga tidak pernah disampaikan kepada DPRD Palu. "Tidak pernah memberi kontribusi meski hanya 1 sen," kata Jopie.
Belum lagi kata Joppy, Ranperda yang diajukan cukup banyak. Sehingga sebaiknya Ranperda penyertaan modal BUMD sebaiknya dibahas pada catur wulan 1 tahun 2023.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Palu lainya Ishak Cae berpendapat bahwa semua Ranperda yang diajukan Pemkot Palu tersebuy penting. Hanya terkendala masalah waktu. Olehnya, harus ada skala prioritas pembahasan Ranperda untuk Cawu III tahun ini.
Adapun 8 Ranperda yang diajukan Pemkot Palu itu adalah Ranperda tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Ranperda tentang rencana induk pariwisata daerah, Ranperda tentang pendirian perusahaan umum daerah air minum (PDAM), Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
Kemudian Ranperda tentang penyelenggaraan perizinan berusaha, Ranperda tentang penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah (BUMD), Ranperda tentang pajak daerah retribusi daerah dan Ranperda tentang rencana pembangunan industri Kota Palu 2022-2024. (Red).
