Sigi,Sulawesi Tengah - Kepala Dinas Kehutaan Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Neng yang diwakili oleh Kepala UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kulawi Darwis membuka sekaligus memberikan materi pada kegiatan Sekolah Lapang. Bertempat, di Kantor Desa Salua Kec. Kulawi. Rabu, (06/12/2023).
Sekolah Lapang Peningkatan Produktifitas Areal dan Nilai Produk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Komoditi Bambu ini merupakan inisiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi.
Mengawali kegiatan tersebut, Kepala BPSKL diwakili Kepala Seksi Wilayah II Balai Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan Wilayah Sulawesi M. Mugni Budi Mulyono menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan proses pembelajaran non formal bagi kelompok usaha perhutanan sosial dalam peningkatan produktifitas areal dan nilai produk hasil hutan khususnya komoditi bambu.
Lebih lanjut, beliau berpesan kesempatan diberikan pemerintah sesuai Surat Keputusan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Hutan Desa dengan kepercayaan penuh dapat dikelolah dan dimanfaatkan dengan baik, jangan sampai diberikan SK diberikan izin tidak menghasilkan apapun secara ekonomi.
Menyambung dengan apa yang disampaikan Kasi Wilayah II BPSKL, Kepala Desa Salua berterima kasih kegiatan ini bisa dilaksanakan di Desanya dan berharap khususnya kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) selalu berkoordinasi terkait kerja-kerja LPHD agar dimanfaatkan dengan baik sehinggah dapat berjalan maksimal, karena secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
Kepala UPT. KPH Kulawi pada kesempatannya menyampaikan bahwa jumlah perhutanan sosial se Sulawesi Tengah sudah terbit mencapai 188 izin dikelolah secara umum ekuivalen kurang lebih 113.769,81hektare.
Terkait dengan hal tersebut kegiatan perhutanan sosial sejalan dengan visi pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah "Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju" dimana Dinas Kehutanan terkait dengan misi 3 terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan dan misi 6 berkaitan dengan harmonisasi antara manusia dan alam sebagai wujud pembangunan berkelanjutan, hal tersebut sangat erat hubungannya dengan perhutanan sosial, dimana perlu diketahui dari 2.020 Desa di dalam/sekitar hutan sejumlah 1.501 Desa dengan penduduk miskin di areal hutan dan sekitar hutan 303,55 ribu jiwa (76,72 %) dari 395,66 ribu jiwa.
Lebih lanjut, beliau mengungkapkan kedepan perlunya sharing informasi terkait perhutanan sosial karena dengan jumlah dan luasan tersebut dapat disimpulkan belum berjalan secara optimal, sehingga dinamika-dinamika atau jika terajadi permasalahan di Desa dapat diselesaikam secara bersama karena kerja-kerja perhutanan sosial adalah kerja kolaboratif tidak bisa dibebankan ke Pemerintah saja dalam hal ini misalnya KPH Kulawi saja atau Pemerintah Desa karena ini melibatkan lintas sektor bukan hanya sektor kehutanan.
Terakhir ia menjelaskan, berdasarkan hasil diskusi dengan Kepala Dinas dalam rangka Optimalisasi perhutanan sosial di Sulawesi Tengah, kedepan perlu dilakukan MoU antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait untuk mendukukung perhutanaan sosial yang ada di Sulawesi Tengah, olehnya itu pentingnya kerja kolaboratif agar bisa lebih maju.
Lebih khusus beliau berpesan baik LPHD, Pendamping, fasilitator harus membangaun komunikasi baik dengan Pemerintah Desa.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL), Perwakilan Dinas Kehutanan Prov. Sulteng, KUPS Kita Pura LPHD Nosarara dan Pendamping Desa Loli Tasiburi Kec. Banawa Donggala, KUPS Bambu LPHD Walatana dan Pendamping Desa Walatana Kec. Dolo Selatan, KUPS KTH Singgani Pura LPHD Katuwa dan Pendamping Desa Salua Kec. Kulawi, KUPS Kerajinan LPHD Terpadu dan Pendamping Desa Oo Kec. Kulawi Selatan, serta para Fasilitator Desa Klaster 3, 4 dan 6.
Sumber : KPH Kulawi dan dipublis oleh PPID Utama/Humas Pemprov Sulteng, Dinas Kominfosantik.
