PALU- Sikap Apatis Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Palu yang enggan mensuport tim sepak bola yang mewakili Sulawesi Tengah diajang Liga Top Skor Nasional, memantik reaksi keras dari anggota DPRD Palu.
Berbagai kritikan pedas dari wakil rakyat tersebut, diungkapkan dalam rapat membahas tentang peraturan daerah, Selasa (21/6/2022) di ruang utama kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu.
Anggota Komisi C DPRD Palu, Farden Saino selaku penggiat sepak bola mengatakan bahwa untuk mewakili Sulteng dalam ajang Liga Top Skor tingkat Nasioanal di Jakarta. Terdapat tiga tim.
Diantaranya SSB Garuda Kabonena dan SSB Rauf Junior usia 17 tahun serta SSB Labuan Beru dari Kelurahan Taipan kelompok usia 14 tahun.
"Menurut kabarnya, satu tim tidak siap ke Jakarta. Terkendala biaya. Yaitu SSB Labuan Beru. Katanya, mereka telah menemui Pemprov dan Pemkot. Namun nihil," ungkapnya.
Hal tersebut lanjut politisi Partai Golkar itu, kerap terjadi. Mirisnya pernah dialami oleh Witan Sulaeman saat meniti karir.
"Salah satu contohnya Witan Sulaeman. Dia salah satu dari lima orang anak palu yang akan berkompetisi di Jakarta saat berusia 13 tahun. Mereka diinapkan di Hotel saya. Namun saat dia telah suskes, pemerintah mengklaim bahwa hal itu atas usaha mereka," tandasnya.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Nanang sangat menyayangkan pemerintah daerah yang tidak mendukung tim sepak bola Sulteng yang akan berlaga di kancah Nasional.
Menurutnya, pemerintah daerah jangan melihat bahwa kejuaraan tersebut dibawah naungan PSSI atau tidak. Poin utamanya adalah bagaiman sikap pemerintah mendorong bibit-bibit muda dalam mewakili daerah.
"Bukan persoalan apa cabang olahraganya. Namun ketika hal itu menyangkut nama daerah, harus diberikan atensi. Utamanya pemerintah daerah. Ini bukan pertama kalinya di Kota Palu. Ini zolim. Anak-anak kita sendiri tidak bisa diurus," pungkasnya.
Nanang menyebut bahwa semangat anak-anak tersebut sangat tinggi. Sehingga rela meminta sumbangan demi mengharumkan nama daerah.
Oleh karena itu Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Sulteng itu meminta kepada Plt Asiten II Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Kota Palu agar menyampaikan polemik tersebut kepada Walikota.
"Ini sangat miris. Kami meminta agar hal ini disampaikan kepada Walikota Palu. Apalagi beliau merupakan Ketua PSSI Sulteng," pintanya.
Sementara, Wakil Ketua II DPRD Sulteng, Rizal mengaku prihatin miris atas kejadian tersebut. Jika APBD tidak ada yang dialokasikan untuk sepak bola, bisa melibatkan piihak swasta.
Salah satu contohnya yaitu meminta pemerintah daerah untuk memporsikan dana CSR atau tanggungjawab sosial oleh perusahaan untuk mendanai olahraga. Kota Palu sendiri telah memilik Perda Corporate Social Responbility (CSR).
"Witan Sulaeman berasal dari NTB. Namun dia tinggal di palu. Otomatis Kota Palu juga terangkat. Saya bukan anti tugu atau taman. Tapi mengapa hal itu yang menjadi perhatian serius. Sementara kita tidak memberikan perhatian terhadap mental dan bakat anak-anak yang ingin membawa nama daerah," jelasnya (Red).
