PALU- Arah kebijakan ekonomi nasional pada tahun 2023, ditujukan untuk penyeimbangan penanganan pandemi dan variannya. Melalui peningkatan kunjungan wisatawan, on-board UMKM produktif, koperasi dan insentif usaha, peningkatan investor, pemangkasan perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya.
Target pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan mencapai 5,3%-5,9 persen tingkat kemiskinan menjadi 8,50-7,50 persen tingkat pengguran terbuka menjadi 6,00-5,30 persen dan rasio gini menjadi 0,378-0,375 serta IPM menjadi 73,31-73,36.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. Mamun Amir dalam pidato pengantar rancangan kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2023 pada rpat Paripurna DPRD Sulteng, Kamis (14/7/2022).
Ekonomi Sulteng tahun 2021 dibanding tahun 2020, mengalami pertumbuhan sebesar 11,70 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha.
Sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan diantarnya industri pengolahan sebesar 19,62 persen. Diikuti konstruksi 16,88 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum 13,46 persen, pertambangan dan penggalian 12,2 persen dan jasa keuangan dan asuransi 10,29 persen.
Sementara 11 lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan dibawah 10 persen. Serta Lima lapangan usaha informasi dan komunikasi 8,49 persen, transportasi dan pergudangan 6,49 persen, administrasi pemerintahan 5,89 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 5,20 persen serta pertanian, kehutanan dan perikanan 4,80 persen.
"Pembangunan Sulteng tahun 2023, diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan prioritas penanggulanan korban bencana, peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah serta mendorong peningkatan produktivitas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan komoditi pertanian lainnya,” sebut Wakil Gubernur.
Untuk mensinkronkan visi pembangunan daerah Sulteng tahun 2021-2026, pada tahun 2023 anggaran pendapatan dan belanja maupun pembiayaan dalam rancangan KUA-PPAS ; pendapatan Rp. 3.280.858.440.500, belanja Rp. 3.721.375.704.579 sementara pembiayaan dapat diproyeksikan dari silpa tahun 2021 ; penerimaan pembiayaan Rp. 440.517.264.043 sementara pengeluaran pembiayaan tahun 2023 tidak diprioyeksikan. (Humas/Red)
