PALU- Program Pemerintah Kota Palu untuk mendirikan lapak bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menuai kritikan dari legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) palu.
Pasalnya, pembangunan lapak UMKM tersebut, seharusnya dilakukan kajian maupun riset terlebih dahulu.
"Pembangunan lapak-lapak bagi UMKM di Kota Palu apakah sebelumnya sudah dilakukan kajian? Apakah lokasinya strategis, tidak mengganggu arus lalu-lintas," ungkap Wakil Ketua II DPRD Kota Palu Rizal, Sabtu (5/11/2022) di palu.
Salah satu contohnya sebut Rizal, pembangunan lapak yang berada di jalan Nenas, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu.
Menurutnya, pembangunan lapak di tempat tersebut, di atas drainese maupun trotoar jalan. Sehingga Pemerintah Kota Palu nantinya akan kelabakan dalam menertibkan bangunan-bangunan yang menyalahi peraturan.
"Pemerintah Kota Palu nantinya akan kehilangan taji dalam menertibkan bangunan yang didirikan diatas trotoar. Karena mereka sendiri yang melakukan hal itu," tandasnya.
Ia mencontohkan seperti di Yogyakarta. Dimana di daerah tersebut, jenis-jenis dagangan disatukan dalam satu wilayah.
Atau dibuatkan pasar khusus. Misalnya penjual buah-buahan disatukan dalam satu wilayah saja.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai program pembangunan lapak oleh Pemerintah Kota Palu, hanya berdasarkan keinginan saja. Namun tidak atas asas dasar kebutuhan.
"Kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam pembangunan lapak kepada para pedagang menurut saya baik. Namun perlu dilakukan kajian terlebih dahulu. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru," ucap Wakil Ketua II DPRD Kota Palu. (Red).
