BALI- Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin mengingatkan Pemerintah Daerah untuk mencegah praktek Korupsi, Kolusi, Nepotiseme (KKN) dan diskriminasi dalam tata kelola pemerintahan.
Hal itu ditegaskanya saat membuka secara langsung rapat kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Senin (9/5/2022) bertempat di Hotel Discovery Kartika Plaza Bali.
"Saya harap seluruh daerah di Indonesia terus menerapkan meritokrasi, mencegah korupsi kolusi dan nepotisme, serta diskriminasi dalam tata kelola pemerintahan," ungkap Ma'ruf Amin.
Wapres menekankan kepada segenap kepala daerah untuk memberikan perhatian secara maksimal atas tindakan yang merusak citra birokrasi dan pemerintahan.
Selain itu, Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah dapat mendorong kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah masing-masing. Dengan menciptakan ekosistem yang mendukung pencapaian optimal melalui institusi ekonomi. Juga memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat, terutama generasi muda.
'Sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah daerah diberikan kewenangan menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan serta peningkatan daya saing daerah," tegasnya.
Pemerintah daerah harus mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, juga menjadi poin penegasan Wakil Presiden. Olehnya, dia meminta seluruh gubernur agar konsisten melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN.
Pada Rakor APPSI, dilakukan beberapa kesepakatan kerjasama dengan Gubernur. Antara lain melakukan penandatangan 6 Item kerjasama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies R. Baswedan dan melakukan rapat terbatas dengan beberapa pimpinan daerah untuk percepatan realisasi kerjasama yang sudah ditandatangani bersama dengan Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Jawa Timur .
Kegiatan Rakor APPSI , selain dihadiri Mendagri, juga Gubernur Se-Indonesia. Sementara Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura dalam kegiatan Rakor APPSI, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Rudy Dewanto, MM, Kepala Bappeda Dr. Sandra Tobondo, MT, Kadis Pendapatan Rifki Ananta, Karo Administrasi Pimpinan, Edy Lesnusa , S,Sos, Karo Pemerintahan dan Otda Dahri Saleh, Tim Ahli Gubernur , Bidang Fiskal dan Investasi Rony Tanusaputra, Tim Ahli Gubernur Bidang HAM dan Organisasi Kemasyarakatan Ridha Saleh, TA Gubernur , Andika , TA Gubernur Rahmat Arsyad, TA. Gubernur Andika dan Mohammad Hamdin. (Humas Pemprov Sulteng/Red)
