PALU- Sembilan (9) Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, menyetujui Rancangan peraturan daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu tahun anggaran 2021.
Persetujuan tersebut dituangkan dalam rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Fraksi DPRD Palu dan persetujuan anggota DPRD terkait Ranperda APBD Kota Palu tahun anggaran 2021, Rabu (6/7/2021) di ruang sidang utama kantor Dewan Kota Palu.
Pendapat Fraksi Golkar DPRD Kota Palu yang dibacakan oleh Nendra Kusuma Putra menyatakan bahwa segala penganggaran, evaluasi APBD oleh pemerintah Kota Palu, seharusnya mengacu kepada tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Golkar memandang bahwa upaya pencapian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, adalah orientasi dan tujuan utama dalam pembangunan.
Sehingga, setiap rupiah yang dianggarkan dalam APBD oleh Pemerintah Kota Palu, sehatusnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteran masyarakat.
Fraksi Golkar juga memberikan apresiasi terhadap kerja Pansus terhadap proses pembahasan Ranperda APBD Kota Palu tahun anggaran 2021.
Dengan diakomidirnya pandangan Fraksi Golkar yang dibacakan oada tanggal 27 Juni tahun 2022, maka dengan mengucapkan Bismilahirahmani rahim, Fraksi Golkar DPRD palu, menerima penyampaian laporan pimpinan Pansus. Berisi proses pembahasan Ranperda tentang pertanggunjawaban pelaksanaan APBD Kota Palu tahun 2021," ungkapnya.
Sementara pimpinan rapat Paripurna, Erman Kakuana mengatakan bahwa dari sembilan Fraksi di DPRD Kota Palu, hanya tujuh yang membacakan pandanganya. Sementara Fraksi PKS dan Hanura hanya menyatakan setuju dengan Ranperda tersebut melalui lisan. Namun hal itu memiliki kekuatan hukum yang sama.
Setelah mendengarkan penyampaian masing-masing Fraksi DPRD lanjut Erman Lakuana, pada prinsipnya sembilan Fraksi telah menyetujui seluruh materi muatan yang ada di dalam Rancangan peraturan daerah tersebut. (Red)
