PALU- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) rehab rekon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palu, Jumat (30/9/2022) di ruang utama kantor DPRD Palu ditunda.
Ditundanya RDP pada hari itu, karena ketidakhadiran Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulteng.
Dalam pernyataanya, anggota Pansus rehab rekon Muslimun menyayangkan ketidakhadiran pihak BPPW Sulteng pada Rapat Dengar Pendapat.
Karena menurutnya, Pansus rehab rekon sangat membutuhkan progres dari Hunian tetap bagi penyintas korban bencana alam di Kota Palu.
Meskipun sebelumnya telah digelar ground breaking bersama Gubernur Sulteng. Namun untuk progresnya belum diketahui oleh Pansus rehab rekon DPRD Kota Palu.
Olehnya, perlu adanya Rapat Dengar Pendapat bersama pihak terkait. Sehingga nantinya, master plan yang dibuat, sesuai dengan fakta di lapangan.
Salah satu contohnya di Huntap Tondo I. Dimana pihak Pansus rehab rekon tidak melakukan pengawalan. Alhasil, pada saat hujan, wilayah tersebut kebanjiran.
"Jangan sampai hal itu juga terjadi di Huntap lainya. Kenapa pentingnya kita mengundang pihak BPPW, agar kita bisa mendapatkan informasi yang jelas. Olehnya, karena BPPW tidak hadir hari ini, saya menyarankan rapat ditunda dulu," pintanya.
Sementara itu, Ketua Pansus rehab rekon DPRD Palu, Mohamad Syarif mengamini saran dari Muslimun.
"Rapat Dengar Pendapat pada hari ini seharusnya dihadiri oleh teman-teman dari BPPW. Agar informasi yang kita dapatkan lebih detail. Namun karena ketidakhadiran pihak balai, sehingga informasinya tidak berimbang dengan keterangan Pemkot Palu. Olehnya, rapat ditunda dengan waktu yang tidak bisa ditentukan," tandasnya. (Red).
