PALU- Sekolah Dasar (SD) Inpres Perumnas yang terletak di Jalan Sungai Manonda Kota Palu, satu diantara sekian banyak sekolah yang rusak akibat bencana alam 28 September 2018 silam.
Namun hingga saat ini, sekolah tersebut belum tersentuh oleh Pemerintah Daerah. Sehingga aktifitas belajar mengajar harus dilaksanakan di bangunan darurat. Bahkan tanah bangunanya berdiri diatas lahan pinjaman dari warga.
Menyikapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Palu, Irsan Satria meminta Pemerintah Kota Palu dalam hal ini, Dinas Pendidikan untuk memprioritaskan hal tersebut.
"Ini sudah masuk tahun keempat pasca bencana alam. Dinas Pendidikan Kota Palu tidak memperhatikanya. Hal ini menjadi catatan Komisi A DPRD Palu," tegasnya saat sambutanya dalam dzikir dan doa bersama mengenang bencana alam 28 September 2018, di SD Inpres Perumnas Balaroa, Jalan Sungai Manonda Palu, Rabu (28/9/2022).
Menurutnya, pada Tahun 2022, terdapat anggaran untuk pembebasan lahan 1,6 milyar untuk pembangunan sekolah terdampak bencana di Kelurahan Balaroa. Namun SD Inpres Perumnas Balaroa, tidak masuk dalam anggaran.
Malah katanya, sekolah yang infrastrukturnya masih bagus justru diprioritaskan. Padahal, Walikota Palu mendorong Dinas Pendidikan untuk memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah yang terdampak bencana.
Ia menyayangkan pasca empat tahun bencana alam, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu telah dua kali berganti. Namun polemik tersebut belum terselesaikan.
Tahun 2021 lanjut Irsan Satria, pihaknya telah meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Palu agar sekolah terdampak bencana dimasukan kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). Namun hal itu tidak terakomodir.
"Kami ucapkan terimaksih kepada pemilik lahan yang telah mengizinkan tanahnya untuk dijadikan tempat bagi siswa untuk proses belajar dan mengajar," ungkapnya. (Red).
