PALU- Kerusuhan yang kembali terjadi antara warga dengan aparat sekaitan dengan polemik tambang emas Poboya, perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Karena hal itu bisa menimbulkan konflik baru yang bisa memantik terjadinya korban manusia maupun materil.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu Rizal meminta kepada pemerintah untuk segera turun tangan menyikapi polemik tersebut.
"Pemerintah daerah harus segera memberikan solusi terhadap persoalan tambang di Kelurahan Poboya. Karena hal itu bisa memicu bentrokan lebih besar lagi. Dimana akan menelan korban jiwa," ungkapnya kepada media ini di kantor DPRD Palu, Kamis (27/10/2022).
Rizal menyarankan kepada pemerintah daeah yang fungsinya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, melakukan koordinasi dan komunikasi bersama pihak pengelola tambang Poboya.
Diantaranya meminta pengelola tambang Poboya untuk memberikan lahan agar bisa dikelola sendiri oleh warga atau tambang masyarakat.
Jika hal itu mengalami jalan buntu, win solution lainya agar pemerintah daerah memberikan kebijakan terkait kesejahteraan kepada masyarakat. Dengan mengupayakan alternatif lainya.
Menurut pengakuan masyarakat Poboya, bahwa masyarakat mengeluhkan tidak lagi memiliki mata pencaharian.
"Keluhan masyarakat yang diinformasikan kepada kami, hingga saat ini mereka tidak memilik pekerjaan. Bahkan ada diantaranya telah berhutang dengan sistim pembayaran setelah mendapatkan emas dari hasil menambang," jelas Rizal.
Disebabkan izin pertambangan diterbitkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah provinsilah yang berwenang untuk memberikan solusi konkrit.
Persoalan tambang Poboya lanjut politis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, menyangkut "isi perut". Dalam hal ini, sangat sensistif. Dimana manusia bisa bertindak sangat agresif.
"Hal ini sangat sensistif. Karena masyarakat bisa melakukan tindakan yang agresif. Bahkan tidak akan segan mengorbankan diri demi menafkahi keluarga mereka," tandasnya.
Olehnya, ia berharap kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Palu sesuai kewenanganya, untuk menyikapi hal tersebut. (Red).
